Sukarno : Mitos dan Realitas (ii)

Strategi: Negara Dalam Negara 

Tahun 1926 1927, Sukarno tampil sebagai pemimpin politik sebagai asisten di THS yang ditolaknya.  Sukarno malahan mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia), sebagai jawaban untuk tawaran kerja sama pihak Belanda ini.  Pada saat itu, pergerakan Indonesia dalam situasi yang sangat suram.  Sejak naiknya pergerakan, kira-kira tiga puluh tahun yang lalu, perpecahan di dalam dan tekanan dari luar telah merusaknya.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia, sukuisme, agama-agama, aliran-aliran, isme-ismenya dan juga konflik-konflik sosial yang menggoncangkan pergerakan ini.  Namun, dari semuanya juga dapat ditarik satu pelajaran yang bisa dihilangkan apatismenya untuk ikut serta bergerak.  Sarekat Islam membuktikannya.  Dalam waktu singkat, Islam dapat menarik ribuan anggota-anggota yang penuh semangat.  Sayangnya, partai dengan penganut massal yang terkait di Indonesia ini dalam keadaan sangat merosot pada tahun 1927. Tujuan-tujuan Sarekat Islam ini tidak selalu jelas.  Baru kemudian umpamanya Sarekat Islam menolak kerja sama dengan Belanda, dan meminjam kapitalisme.

Apakah kritik terhadap kapitalisme didasarkan atas agama dan bukan atas struktur sosial, bukankah Islam menetapkanalkan pemetikan bunga dari modal?  Dan bukankah penimbunan modal merupakan kapitalisme utama yang tidak identik dengan pemetikan bunga, sehingga menelorkan istilah kapitalisme "berdosa"?  Dengan demikian, dengan mudahnya kepemimpinan digeser oleh pimpinan-pemimpin yang lebih radikal, dan lebih memilikii pikiran-pikiran sosial.  Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Hijau dan Sarekat Merah yang kemudian tumbuh menjadi PKI.  PKI mengorganisasi pemberontakan 1926 melawan Belanda, akan tetapi pemberontakan ini gagal.

Pemerintah Belanda menunjukkan tangan besi untuk memindahkan PKI dan juga melepaskannya.  Ratusan orang dibuang ke Digul di Irian Jaya.  Sejarah masa-masa terakhir yang disebutkan- kan dua kesan yang kuat membekas pada Sukarno.  Daya tarik Islam dan kemampuan PKI untuk mengorganisasi pemberontakan pertama dalam skala nasional.

Pada tahun1926, Sukarno menerbitkan tulisan yang diterbitkan di Indonesia Muda;  "Nasionalisme, Islam dan Marxisme".  Pikiran utama di sini adalah nasionalisme.  Dengan cermat ia melihat suatu ide nasiona- lisme yang lebih dipertajam dengan tujuan-tujuan yang jelas akan dapat diterima semua dalam pergerakkan masa depan dan dengan yang menggerakkan kembali pergerakan.  Tulisan yang ditujukan untuk kaum elit dan bukan untuk rakyat.  Tercantum dalam konsepsi Sukarno seruan untuk para cendekiawan dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan, karena mereka memiliki kecurigaan tarhadap rakyat yang sangat besar.  "Golongan-golongan konservatif," katanya, "menganggap rakyat kecil yang puas dengan nasibnya, puas dengan menontonnya-peristiwa sejarah dan hanya mengabdi pada tuan-tuan. Kepuasan ini di atas Sukarno yang telah hilang dan bersama dengan itu.  Para penguasa. Rakyat tidak lagi menerima begitu saja pembagian masyarakat antara kaya dan miskin seperti dalam masyarakat tradisional. Pada kesempatan lain, Sukarno masih akan menulis dan kita sendiri masih ingat pada ucapan-ucapannya di hari berikutnya, "cacing pun bisa bangkit jika diinjak-injak".

Sukarno dalam tulisannya tadi, coba verifikasi golongan- golongan Islam dan nasionalis untuk tidak marxis-phobi." Saya bukan orang komunis, saya tidak memihak!  Saya hanya menghendaki kesatuan, kesatuan Indonesia dan persaudaraan di antara berbagai gerakan." Persatuan ini akan merupakan jembatan em yang mengantar ke pintu gerbang kemerdekaan.

Namun dasar bahwa Sukarno merasa marxisme adalah esensial dalam perjuangan mungkin terletak pada pertumbuhan intelektual Sukarno sendi yang demikian dipengaruhi oleh marxisme. Nasionalisme maun Islam dirasakan sebagai paham-paham yang kurang tajam untuk menganalisa keadaan.

Namun Sukarno hanya akan membatasi analisa marxisnya pada fenomena imperialisme dan tidak sampai ke masyarakat Indonesia. Justru sebaliknya, menurut penilaian R Mc-Vey, Sukarno melihat rakyat ini sebagai suatu kelompok yang tidak terbagi-bagi dalam klas tetapi sebagai suatu massa yang tak berbeda-beda. Aliran serta isme-ismelah yang membagi masya- rakat dan bukan kedudukan sosial-ekonomi.

Persatuan yang ingin dicapainya ini adalah melalui pemimpin-pemimpinnya. Dalam hal ini, Sukarno rupanya dipengaruhi oleh perkembangan analisa para sarjana pada waktu itu mengenai masyarakat Indonesia, di mana masyarakat terbagi dalam golongan elite (priyayi dan rakyat kecil (wong cilik), yang memang juga merupakan pandangan tradisional.

Sukarno berbeda dengan Lenin tokoh revolusi zaman Sukarno muda yang mencapai tujuannya melalui disiplin sebagian masya- rakat yaitu golongan proletar. Sukarno, pada gilirannya ingin mencapai revolusi dengan konsepsi rakyat ini. Sukarno justru melihat bahwa kaum proletar di Indonesia lemal; bahkan tidak atau belum ada, karena sistem eksploatasi Belanda yang terlalu banyak memeras dan yang hanya memerlukan Indonesia sebagai tempat buruh murah.

Tampilnya Sukarno dengan konsep nasionalismenya pada saat pergerakan mendapat pukulan dan hambatan dan di tengah-tengah kekacauan tujuan, membuka suatu babak baru dalam perkembang an nasionalisme Indonesia.

Fokus baru diberikan Sukarno bagi pergerakan dan bagi semua orang yang terlibat dalam politik atau sadar akan politik. Dengan aksi dan programnya, Sukarno ber tindak seolah-olah telah berdiri suatu negara di dalam negara kolonial. Salah seorang pendengar pidato Sukarno mengatakan bahwa pada saat itu dia seperti percaya bahwa Indonesia telah merdeka.

Dengan susah payah, Sukarno akhirnya berhasil mendirikan PPPKI (Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Politik Kebangsaan Indonesia), di mana PNI mendapat peranan penting. Tetapi di tahun 1930 diadakan razia terhadap PNI dan Sukarno ditangkap.

Di depan pengadilan, tuduhan klasiknya terhadap kolonialisme baru-imperialisme. Sukarno dihukum dua tahun dan sekeluarnya dari penjara dia terjun lagi ke dalam kancah politik.
Pada tahun 30-an ini, di dalam penjara dan pembuangan, Sukarno mendefinisikan konsepsi rakyatnya lebih lanjut dengan melahirkan Marhaenisme.

Pada suatu waktu, Sukarno berjalan-jalan di desa dan bertemu dengan seorang tani. Ketika ditanyakan siapa yang memiliki tanah yang sedang dikerjakan, sang petani menjawab, "Milik saya. "Siapa yang memiliki pacul itu?" "Milik saya," katanya lagi. Siapa yang memiliki alat-alat pertanian itu?" "Milik saya, Marhaen. "Jelas," kata Sukarno, "si petani tidak menjual tenaganya pada majikan sebagai produksi. Panen adalah panennya sendiri. Akan tetapi Marhaen ini tetap miskin. Usahanya hanya sekedar untuk melangsungkan hidup dari harta miliknya." Rakyat Indonesia, menurut Sukarno adalah jutaan Marhaen seperti itu terbesar berada dalam keadaan Marhaen. Demikian juga para tukang besi, penjual di pasar, penjual sate/soto dan pedagang-peda- gang kali-lima adalah Marhaen.

Kemiskinan mereka ini adalah karena kolonialisme. Marhaen ini tidak akan berubah menjadi pelopor dan kekuatan revolusi kalau kesadaran mereka tidak dibangkitkan. Yang menarik di sini adalah bahwa fokus Sukarno mengenai rakyat adalah sebenarnya "entrepreneur kecil". Hubungan-hu bungan di dalam masyarakat ini tidak dilihatnya.

Sukarno mengabaikan golongan-golongan marhaen-marhaen yang mempunyai milik lebih besar ataupun tengkulak dan juraganjuragan batik yang kaya. Pun tidak diper- soalkan oleh Sukarno jutaan rakyat yang tidak memiliki tanah tetapi kerja sebagai penggarap atau buruh-tani, karena mengemuka- kan hal-hal ini hanya akan berarti memecah belah.

Disini rupanya Sukarno mempersoalkan strategi pergerakan yang harus membang- kitkan marhaen dengan memperhatikan nasib mereka juga. Buruh tani dan lain-lain rupanya diperkirakan akan terlalu apatis untuk dapat menghadapi dunia luar. Namun, bagi Sukarno, yang menjadi pertimbangan utama untuk melancarkan konsepsi Marhaen adalah untuk meyakinkan elite Indonesia yang terdidik untuk menghi- langkan konsepsi-konsepsi mereka sendiri mengenai rakyat. Kon sepsi-konsepsi tradisional kaum elite ini adalah seperti tercantum dalam kata-kata "rakyat bodoh", "kampungan", "orang dusun" dan seterusnya.

Ungkapan semacam ini demikian berlimpah baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah. Konsepsi tradisional elite ini didobrak dan diganti dengan istilah Marhaen, sebab proletar tidak cocok malahan akan lebih mengagetkan elite.

Terlepas dari masalah  apakah itu strategis atau tidak, Sukarno bercita-cita menunjukkan bahwa Marhaen adalah sebagian besar rakyat Indonesia. Dan mereka juga mempunyai hak hidup.

Selanjutnya bagian iii